Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusiono Anwar Sumala. Mengatakan hasil uji emisi kendaraan di Ibu Kota belum bisa dievaluasi untuk mengetahui penurunan pencemaran udara.
Pasalnya, jumlah kendaraan yang ikut uji emisi masih lebih sedikit dibandingkan jumlah kendaraan yang ada di Ibu Kota.
“Kita masih sangat sedikit untuk bisa evaluasi. Jumlah kendaraan di DKI 14 juta lebih, sedangkan yang uji emisi baru kisaran 700 ribu kendaraan,” ujar dia kepada IDN Times, Selasa (20/9/2022).
Menurut Yusi, jumlah tersebut masih terlalu sedikit untuk dapat dievaluasi dan dihubungkan dengan penurunan pencemaran udara di DKI Jakarta.
Namun dia tak memungkiri, hasil uji emisi itu pasti ada pengaruhnya terhadap penurunan pencemaran udara.
“Cuma seberapa besarnya, untuk evaluasi dari data yang masih minim, ini yang masih kami upayakan,” kata dia.
Setidaknya, kata dia, harus 50 persen kendaraan yang melakukan uji emisi agar bisa didapatkan data siginifikan dalam menurunkan pencemaran udara di Ibu Kota sekian persen.
Sudah ada 700 ribu kendaraan yang ikut uji emisi
Saat ini, kata Yusi, secara infrastruktur sudah ada lebih dari 404 tempat uji emisi di Ibu Kota. Kemudian, sudah ada 700 ribu kendaraan yang mengikuti uji emisi tersebut.
Pihaknya pun terus melakukan kampanye dan menyosialisasikan ke masyarakat agar mau melakukan uji emisi, dengan pendekatan pengendalian pencemaran udara.
Dari sisi regulasi, kata dia, Pemprov DKI juga sudah mengubahnya untuk bisa memudahkan masyarakat.
“Harapannya masyarakat mau (uji emisi) dan kalau lihat dari database sistem, semakin banyak masyarakat yang uji emisi,” kata Yusi.
Data 2005, dalam satu tahun hanya ada 15 kendaraan uji emisi
Sementara dari data tahun 2005, kata dia, ditemukan bahwa dalam satu tahun hanya ada 15 kendaraan yang mengikuti uji emisi.
Yusi mengatakan, pada waktu itu kebijakan pemberlakuan uji emisi belum bisa dilaksanakan, sehingga antusiasme masyarakat untuk melakukan uji emisi semakin menurun.
“Saat ini sudah (koordinasi) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Polda Metro Jaya, untuk bagaimana lebih menekankan strategi itu (masyarakat bersedia uji emisi),” kata Yusi.
Sebab, ujar dia, ketika pemerintah melontarkan imbauan bahwa kendaraan yang tidak uji emisi akan dikenakan tilang, dalam satu hari bisa ribuan kendaraan yang antre uji emisi.
“Artinya ada kondisi yang menyebabkan orang mau. Ini pilihan,” kata dia.
Selama 17 tahun uji emisi tidak signifikan turunkan pencemaran udara
Lebih lanjut, Yusi mengakui pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya menurunkan pencemaran udara di Ibu Kota tidak siginifikan. Padahal, uji emisi sudah dilakukan selama 17 tahun, yaitu sejak 2005.
“Kami sudah lakukan uji emisi 17 tahun dari 2005, ternyata tidak signifikan menurunkan pencemaran yang ada di DKI,” kata Yusi di acara ‘Public Expose Rencana Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta’ di Balai Kota, Senin (19/9/2022).
Yusi mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan pencemaran udara selama 17 tahun itu, tetapi tidak membuahkan hasil.
Keterbatasan Bengkel
Selain soal kesadaraan, Asep juga mengatakan, hal lain yang menjadi masalah adalah keterbatasan bengkel untuk melakukan uji emisi.
“Karena ada sekitar 14 juta motor dan 1,5 juta mobil, jadi perlu bengkel yang sangat banyak untuk uji emisi. Teknisi uji emisi, kemudian penyediaan peralatan uji emisi, karena memang kami berharap bengkel-bengkel ini sudah siap,” sambungnya.
Meski adanya beberapa hambatan, Asep tetap menyatakan, pihak kepolisian sampai saat ini masih mengejar kewajiban kendaraan bermotor melakukan iu emisi.
“Ya memang kalau uji emisi masih terus kita kejar,” kata Asep saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (19/9/2022).
Nah, Inilah pembahasan tentang Hasil Uji Emisi Belum Bisa Dievaluasi, Cek Pencemaran Udara DKI. Maka dari itu kita harus 50 persen kendaraan yang melakukan uji emisi agar bisa didapatkan data siginifikan dalam menurunkan pencemaran udara di Ibu Kota sekian persen.
