Sejumlah turis asing yang berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan kebijakan kenaikan tarif ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Bisa-bisanya mencapai Rp 3,75 juta per orang per tahun.
“Kami baru saja tiba dan mau ke Pulau Rinca karena tidak bisa ke Pulau Komodo. Sebab, terlalu mahal. Itulah sebabnya banyak teman ingin ke sini tapi tidak bisa karena terlalu mahal,” kata wisatawan asal Prancis, Pierre yang ditemui di Bandara Komodo, NTT dilansir dari Antara, Rabu (3/8/2022).
Kenaikan harga tiket Flores
Pierre menyatakan sangat antusias untuk untuk mengunjungi banyak tempat wisata. Dia pelesiran ke Flores bersama dua temannya. Tetapi, setelah tiba di Bandara Komodo justru informasi kurang sip didapatkan. Ada kenaikan harga sangat signifikan untuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Dari Rp 250 ribu menjadi Rp 3,75 juta.
Menurut Pierre, kenaikan tiket itu bukan berita bagus bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo. Apalagi untuk Flores yang belum terlalu terkenal seperti Bali. Kini, banyak temannya tidak bisa berkunjung dan mengalihkan rencana wisata ke Lombok dan Bali.
“Kami sangat bersemangat untuk ke sana. Semoga segera dibuka kembali untuk pariwisata,” kata dia.
Informasi kenaikan tarif masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Komodo ini juga dipertanyakan oleh Tika, seorang wisatawan asal Jerman.
“Kalau saya lihat yang lokal berpenghasilan normal pasti sangat mustahil bayar tiket seperti itu,” kata Tika.
Poin lain yang bikin dia heran adalah tarif itu berlaku untuk masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar selama satu tahun. Itu seolah menjadi jebakan bagi turis asing karena harga tiket penerbangan ke Labuan Bajo tidak murah.
Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan kebijakan biaya kontribusi yang mencakup tarif tiket masuk sebesar Rp 3,75 juta per orang per tahun ke Pulau Padar, Pulau Komodo, dan wilayah perairan di sekitarnya.
Kebijakan itu mulai berlaku 1 Agustus 2022 dengan pengelolaan jasa wisata diambil alih oleh PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi NTT. Kebijakan itu diboikot oleh pelaku wisata lokal.
Mereka mogok selama satu bulan untuk melayani wisatawan. Mereka juga melakukan unjuk rasa. Pemerintah menanggapi dengan menangkap sejumlah pendemo.
Pak Luhut Diam Soal Polemik Taman Nasional Komodo
Tak seperti kenaikan tiket candi Borobudur, kali ini Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan masih belum bersuara soal polemik kenaikan tiket Taman Nasional Komodo.
Pengumuman tiket mahal Taman Nasional Komodo dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama balai taman nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tidak seperti Candi Borobudur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diam saja kali ini.
Wisata alam di TN Komodo menjadi bidang Kemenparekraf dengan Labuan Bajo masuk ke dalam salah satu destinasi wisata super prioritas sebagai salah satu proyek strategis pemerintah. Penetapan tarif baru masuk TN komodo, khusus ke Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan sekitarnya terkesan terburu-buru. Padahal, kenaikannya sangat signifikan.
Tidak seperti pengumuman tiket mendaki Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu yang disampaikan pertama kali oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, tarif masuk TN Komodo diumumkan pemprov NTT dan KLH pada 29 Juli. Bahkan, pada awal Juli, Sandiaga menyebut belum ada pembahasan lintas kementerian.
Publik pun bertanya-tanya dan menilai pengambilan keputusan tarif baru TN Komodo terasa sangat cepat dan seolah-olah berlangsung di pemerintah provinsi dan KLHK, padahal ada Kemenko Marves yang jadi pucuk pengontrol tapi juga tiada bersuara.
Itulah penjelasan tentang turis asing yang mempertanyakan tiket mahal ke pulau komodo, seperti jebakan.
