Kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat diwarnai berbagai isu lain di luar perkara tersebut.
Ketua PBHI meminta Polri waspada pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani pun meminta Polri waspada terhadap pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh. Publik juga diharapkan dapat menahan diri perihal tersebut.
Menurutnya, meluasnya isu di luar kasus kematian Brigadir J dapat menutup agenda utama dalam rangka mengungkap perkara pembunuhan berencana ajudan Ferdy Sambo ini.
“Hentikan dulu gonjang ganjing tentang isu di luar pembunuhan, obstruction of justice, dan etik. Fokus pada pro justitia agar segera selesai dan berfokus pada persoalan lain yang lebih besar,” tutur Julius kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).
Selain itu, lanjut Julius, meluasnya isu dalam kasus Ferdy Sambo juga berpotensi untuk dipolitisasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan menimbulkan konflik internal di Polri hingga dapat menggoyang posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Sering ada yang memancing di air keruh. Sering ada penunggangan dalam sebuah tragedi demi kontestasi jabatan. Hal ini karena merit system yang belum terbangun secara baik dalam institusi kepolisian,” kata Julius.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta penjelasan kepada Ketua Kompolnas Mahfud Md terkait isu mengenai ‘Kerajaan Sambo’. Dia menanyakan apakah Kerajaan Irjen Ferdy Sambo mempunyai keterkaitan dengan diagram konsorsium judi 303 yang beredar.
Adapun isu konsorsium 303 judi online yang disebut-sebut dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo dan melibatkan sejumlah jenderal dan anggota polisi lainnya. Informasi tersebut pun kini viral di sosial media dan menjadi pembicaraan publik.
“Dari info yang saya ketahui, Prof paham betul ini (soal diagram konsorsium 303). Mungkin enggak mau kasih tahu di umum, ya, enggak papa. Prof katanya paham. Sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat besar. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita setidaknya, Prof?” kata Arteria dalam rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Penjelasan Mahfud Md soal Kerajaan Sambo
Menanggapi hal tersebut, Mahfud pun menjelaskan, bahwa kerajaan Ferdy Sambo yang ia sebut bukan berkaitan dengan diagram Konsorsium 303 judi online. Dia sendiri pun tidak mengetahui perihal Konsorsium 303 judi online itu.
“Soal gambar-gambar itu saya sudah dapat tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu, tapi saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu. Saya malah nggak tahu yang begitu,” tutur Mahfud.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam) ini, Kerajaan Sambo merujuk pada jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Dia pun mengusulkan kewenangan dan tugas divisi tersebut dipisah seperti trias politica yang terbagi legislatif, eksekutif dan yudikatif.
“Yang saya katakan itu Divisi Propam itu. Setiap biro ini kalau dia memeriksa ini produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki, harus Pak Sambo. Kalau dia menghukum harus juga Pak Sambo. Kenapa ini tidak dipisah saja kayak kita buat trias politica. Yang meriksa dan yang menyelidiki dan yang memutuskan beda dong,” papar Mahfud.
Nah, itulah penjelasan mengenai Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang meminta Polri waspada terhadap pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh. Publik juga diharapkan dapat menahan diri perihal tersebut.
