Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi dipastikan tidak naik minggu ini. Hal ini Lantaran masih banyak pertimbangan dan perhitungan yang harus dilakukan detil oleh para menteri ekonomi Indonesia.
“Belum Minggu ini, kita masih hitung, pak Jokowi meminta supaya dihitung benar-benar dan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat,” terang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Â Arifin Tasrif, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/8/2022).
Masyarakat dirundung kecemasan menanti kebijakan harga bensin subsidi baik Pertalite maupun Solar. Ini berkaitan dengan daya beli masyarakat yang terancam tergerus. Apalagi saat ini harga kebutuhan pangan harganya sudah selangit.
Akan tetapi pemerintah punya alasan khusus untuk kemudian menaikkan harga bensin subsidi. Paling utama adalah menjaga APBN agar tidak ‘jebol’.
Commodity boom yang terjadi dalam dua tahun terakhir tak hanya membuat kantong pendapatan negara ‘gemuk’. Namun juga membuat kantong pengeluaran bocor, terutama subsidi yang makin ‘bengkak’.
Indonesia masih menahan harga Pertalite karena BBM penugasan itu konsumsinya lebih dari 80% total bensin. Sehingga akan memiliki dampak yang signifikan kala pemulihan ekonomi dari pandemi virus Corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19).
Tapi bak simalakama, ekonomi yang pulih akibat pengendalian pandemi harus dibayar cukup mahal oleh beban subsidi yang melesat. Saat Covid-19 terkendali, mobilitas masyarakat pun meningkat. Kuota Pertalite makin menipis dan diperkirakan segera habis.
Kuota 23 juta KL pada 2022 tidak cukup, perlu tambahan setidaknya hingga 29 juta KL untuk memenuhi kebutuhan pra pandemi.
Oleh karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mewanti-wanti PT Pertamina persero agar fokus dalam pengendalian volume. Sehingga beban yang nantinya ditanggung negara tidak teramat besar.
“Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya. Supaya APBN tidak terpukul,” ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (10/8/2022).
Harga bensin pertalite
Tak hanya soal kuota, kesenjangan antara harga jual dan keekonomian juga menjerat APBN. Harga Pertalite dijual Rp7.650 per liter, sedangkan keekonomiannya disebut Rp17.100 per liter. Jadi pemerintah ‘nombok’ Rp9.450 per liter.
Subsidi energi dan kompensasi energi ditambah untuk menjembatani jurang selisih harga dari pagu awal APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dalam APBN Perubahan 2022. Rinciannya Rp208,9 triliun subsidi energi dan Rp293,5 triliun berupa anggaram kompensasi.
Dengan perubahan ini belanja negara dalam outlook APBN sebesar Rp3.169, triliun, naik Rp454.9 triliun dari pagu awal APBN. APBN pun diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp732,2 triliun atau 3,92% terhadap PDB. Ini lebih rendah dari pagu awal APBN defisit 4,85% terhadap PDB.
Akan tetapi, subsidi saat ini Rp502,4 triliun masih dianggap belum cukup dan perlu ditambah dan membengkak hingga Rp700 triliun.
“Kalau menggunakan angka DPR dan Menteri ESDM sudah menyampaikan yaitu 29 juta KL, dan kalau harga minyak terus naik, maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp 196 triliun, di atas Rp 502 triliun, nambah kalo kita gak naik BBM,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR/MPR, Selasa (23/8/2022).
Jika kemudian terjadi penambahan dengan jumlah tersebut, defisit akan melebar menjadi Rp928,2 triliun atau 4,97% terhadap APBN. Artinya lebih tinggi dari perubahan APBN dan bahkan pagu awal.
Menkeu Wanti-wanti Kuota Subsidi Pertalite Habis di Oktober
Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada Oktober mendatang. Ia juga menyebut anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502 triliun tahun ini, juga akan habis pada Oktober mandatang. Oleh karena itu diperlukan anggaran subsidi yang kompensasi uangg tambahan untuk menutupi sisa waktu yang ada hingga akhir tahun.
Nah, itulah penjelasan mengenai APBN yang akan jebol parah jika harga BBM pertalite tidak naik. Namun, Hal ini Lantaran masih banyak pertimbangan dan perhitungan yang harus dilakukan detil oleh para menteri ekonomi Indonesia.
