Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara terkait dugaan kebocoran data registrasi SIM Card. Berdasarkan penelusuran institusi tersebut diklaim bahwa data bukan dari Kementerian Kominfo.
Melalui keterangan resmi, Kominfo mengaku telah melakukan penelusuran internal, terkait dugaan bocornya sekitar 1,3 miliar-an yang mencakup nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, nama penyedia atau provider, hingga tanggal pendaftaran kartu SIM.
Kominfo menyebutkan telah melakukan penelusuran internal. Dari situ diketahui pihaknya tidak memiliki aplikasi menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.
“Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar,” tulis Kominfo, Kamis (1/9/2022).
Kominfo Bantah Sumber Kebocoran Data SIM Card dari Internalnya
Kebocoran data pribadi warga Indonesia kembali terjadi, dan sudah mulai menyebar di internet. Adapun kali ini data yang bocor tersebut diduga berasal dari registrasi kartu SIM prabayar sejumlah operator seluler di Tanah Air.
Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun bernama Bjorka di forum breached.to yang dibagikan oleh akun Twitter @SRifqi, data yang didapat berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Ia menjual data sebesar 87 GB itu dengan harga 50.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 743 juta.
“1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor!,” tulis akun @SR****, dikutip Rabu (1/9/2022).
Bjorka menyebutkan, data yang didapatkannya merupakan hasil dari kebijakan Kominfo yang mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017. Sebagaimana diketahui, dalam proses pendaftaran masyarakat perlu menyertakan NIK dan nomor kartu keluarga (KK).
Datanya Valid
Sebagai contoh atau sampel untuk membuktikan kebenarannya, sang penjual membagikan gratis 2 juta sampel data registrasi miliknya tersebut.
“Datanya cukup dapat dipercaya dan menurut pengecekan secara random nomornya valid,” kata pakar keamanan siber Alfons Tanujaya dilansir dari Liputan6.com, pada Kamis (1/9/2022).
Sejumlah operator seluler, seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo Hutchison pun turut buka suara terkait laporan ini.
“Sesuai hasil pemeriksaan awal dari internal Telkomsel, dapat kami pastikan bahwa data yang diperjualbelikan di forum breached.to, bukan berasal dari sistem yang dikelola Telkomsel,” kata Vice President Corporate Communications Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, melalui pesan singkat, Kamis (1/9/2022).
Lalu, Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih menuturkan XL Axiata senantiasa mematuhi (comply) terhadap aturan. Dan, perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk aturan mengenai keamanan. Dan, kerahasiaan data (Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjamin kerahasiaan data).
“XL Axiata telah menerapkan standar ISO 27001, yakni sebuah standar internasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi,” ujar Ayu, sapaan akrabnya. Untuk perlindungan terhadap potensi gangguan keamanan data termasuk data pelanggan. Ia mengklaim XL Axiata sudah mengantisipasi melalui penerapan sistem IT yang solid.
Indosat Ooredoo Hutchison menyebut perusahaan telah memiliki penyimpanan data pelanggan sendiri dan memastikan keamanan data.
“Kami memiliki penyimpanan data sendiri dan memastikan keamanan data pelanggan,” ujar SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, Steve Saerang.
Nah, itulah penjelasan terkait kebocoran SIM Card yang data bukan dari Kementerian Kominfo.
