Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menanggapi keputusan Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan DPP PPP memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.
Dia mengatakan, PPP baru saja menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar. Kemudian, diputuskan bahwa Muhammad Mardiono menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP menggantikan Suharso.
“Nah di dalam mukernas itu memang ada keputusan untuk mengangkat Mardiono sebagai Plt Ketum PPP,” ujar Arsul di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Arsul menjelaskan, sudah lama terdapat diskusi internal PPP yang mendorong adanya konsolidasi partai. Bahkan, dia juga tak memungkiri adanya keinginan supaya pimpinan PPP tak rangkap jabatan dalam pemerintahan.
“Jadi di PPP itu memang sudah lama ada diskusi bahwa ada riak-riak yang menginginkan agar konsolidasi PPP sebagai partai itu bisa lebih dimasifkan, diintensifkan, ditingkatkan, dan itu kalau yang jadi pimpinan PPP tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama, tentu Pak Harso juga mengetahui,” kata dia.
Meski dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketum PPP, Arsul membantah status Suharso dipecat atau diberhentikan dari jabatannya itu.
“Ini apakah kemudian artinya Suharso Manoarfa itu dipecat atau diberhentikan, jawabannya tidak,” ucap dia.
Mukernas Keputusan Bersama Kader PPP
Arsul menegaskan, pergantian Ketum PPP itu merupakan keputusan bersama yang dihasilkan dalam mukernas. Dia mengatakan, sikap partai itu diambil setelah melalui diskusi panjang yang menginginkan adanya revitaliasai struktur partai.
“Jadi, jangan dibayangkan PPP pecah, PPP terbelah. Insyaallah tidak, karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai yang memang diinginkan struktur partai di tingkat wilayah dan cabang-cabang agar konsolidasi PPP ini benar bisa ditingkatkan dan dimasifkan,” ujar dia.
Jelang Pemilu 2024 Banyak Kader yang Khawatir
Arsul mengatakan, jelang Pemilu 2024, banyak kadernya yang merasa elektabilitas PPP dalam berbagai lembaga survei selalu rendah. Padahal, berbagai safari politik juga sudah banyak dilakukan.
“Barangkali teman-teman di bawah menginginkan itu juga karena selama ini merasa kok survei PPP gak meningkat, meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” ujar dia.
Dengan adanya kekhawatiran dari para kader itu, maka PPP mengambil langkah reorganisasi, realokasi fungsi-fungsi atau jabatan partai maupun kader partai.
“Nah ini karena makin mendekati Pemilu, maka memang harus diambil langkah reorganisasi, realokasi fungsi-fungsi atau jabatan partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal,” kata Arsul.
Mardiono diangkat Sebagai Plt Ketum PPP
Arsul mengatakan, mukernas tersebut juga memilih Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPPÂ menggantikan Suharso.
Pihaknya memastikan, Suharso yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas fokus membantu kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Sementara Mardiono mengundurkan diri sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpers).
“Saat ini yang diputuskan mukernas hanya membagi tugas antara Pak Suharso dengan Pak Mardiono. Suharso kami ingin supaya lebih maksimal lagi membantu presiden sebagai menteri. Kemudian Mardiono bahkan beliau wantimpres nanti sesuai UU Wantimpres beliau juga harus mengundurkan diri juga,” ucap dia.
Nah, Inilah pembahsan tentang Ada Keinginan Pimpinan Tak Rangkap Jabatan di Pemerintah dan diputuskan bahwa Muhammad Mardiono menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP menggantikan Suharso.
