Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin pada Senin (5/9/2022). Menandatangani dokumen perihal penarikan Rusia dari perjanjian bilateral dengan Jepang. Adapun isi perjanjian tersebut adalah bebas visa kepada mantan penduduk Jepang. Untuk mengunjungi empat pulau yang disengketakan antara kedua negara di lepas pantai timur laut Semenanjung Nemuro di Hokkaido.
Pulau-pulau yang dikuasai oleh Rusia dan diklaim oleh Jepang tersebut. Terdiri dari Kepulauan Habomai, Pulau Shikotan, Pulau Kunashiri, dan Pulau Etorofu/Iturup. Rusia menyebutnya sebagai Kuril Selatan dan Jepang menyebutnya sebagai Northern Territories atau Wilayah Utara.
Terkait Partisipasi Sanksi Jepang
Keputusan Rusia untuk menarik diri dari program perjalanan bebas visa di sinyalir sebagai respons atas sanksi yang diterapkan Tokyo terhadap Moskow, terkait invasi Rusia ke Ukraina. Ketua Komite Duma Negara (majelis rendah parlemen Rusia).
Untuk Urusan Internasional, Leonid Slutsky, mengatakan bahwa keputusan yang diambil Rusia tidak dapat dihindari dan sebagai langkah balasan terhadap Jepang, karena memberlakukan sanksi ekonomi ilegal, dilansir idntimes.com.
Imbas agresi Rusia ke Ukraina pada Februari lalu, Jepang dan sekutunya, yakni negara-negara G7 telah memberlakukan sanksi. Rusia pun menuding Jepang bergabung dengan Barat dan melancarkan kebijakan Russophobia. Sanksi yang dijatuhkan termasuk pembekuan aset Presiden Rusia Vladimir Putin dan bank sentral negara tersebut.
Sebelumnya, program kunjungan bebas visa pada program perjalanan untuk empat pulau telah ditangguhkan sejak 2020 imbas pandemik virus COVID-19. Lalu, pada Maret 2022 Rusia mengumumkan perihal penangguhan negosiasi pada perjanjian damai pascaperang dengan Jepang dan penarikannya dari kegiatan ekonomi bersama dengan Negeri Sakura di pulau-pulau yang disengketakan.
Di sisi lain, sebelum meletusnya invasi Rusia ke Ukraina, Tokyo dan Moskow sebenarnya telah lama berupaya menyetujui kesepakatan negosiasi damai pasca-Perang Dunia II (PD II) perihal sengketa empat pulau tersebut.
Namun, kesepakatan tak tunjung terealisasi. Hal tersebut semakin diperparah dengan krisis Ukraina yang akhirnya menghambat kesepakatan damai dengan Rusia.
Respons Jepang atas Sikap Sepihak Rusia
Sehari setelah Kremlin mengambil sikap, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan bahwa keputusan itu sama sekali tidak dapat diterima. Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, pada Selasa (6/9/2022) mengatakan bahwa langkah yang diambil Rusia tersebut sangat tidak pantas.
Sesuatu yang tidak pernah bisa diterima oleh Jepang. Nantinya, protes resmi akan diajukan melalui saluran diplomatik, Asahi Shimbun melaporkan. Di hari yang sama, Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno, mengatakan bahwa langkah terbaru Rusia tersebut sangat tidak adil.
Rusia dianggap bertanggung jawab atas hubungan Jepang-Rusia saat ini, karena mengakibatkan tidak bisa dilakukannya program pertukaran antara mantan penduduk Jepang dan penduduk Rusia di empat pulau yang disengketakan. Jepang masih berupaya guna memfasilitasi kunjungan mantan penduduk pulau Jepang, mengingat umur mereka yang semakin menua.
Konflik Sengketa Empat Pulau antara Jepang-Rusia
Konflik bermula dari sengketa perebutan wilayah oleh Uni Soviet, pada minggu-minggu setelah Jepang menyerah saat PD II pada 15 Agustus 1945. Menurut NHK News, pada 1991 Jepang dan Uni Soviet mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai program pertukaran empat pulau.
Program itu memungkinkan kunjungan bebas visa guna mempromosikan pertukaran antara mantan penduduk dan penduduk pulau saat ini. Pada Tahun 1999 antara Jepang-Rusia dilakukan perjanjian tambahan yang disebut sebagai kunjungan timbal balik oleh mantan penduduk pulau dan Rusia tanpa memerlukan visa. Disebutkan bahwa terdapat sekitar 30 ribu orang Jepang dan Rusia yang telah berpartisipasi pada program pertukaran tersebut.
Nah, Inilah pembahasan tentang Balas Sanksi Ekonomi Jepang, Menandatangani Perihal Penarikan Rusia. Untuk mengunjungi empat pulau yang disengketakan antara kedua negara di lepas pantai timur laut Semenanjung Nemuro di Hokkaido.
