Pengamat intelijen, Stanislaus Riyanta, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Papua. Pernyataan itu disampaikan Stanislaus menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) yang akan dimulai pada 13 September 2022 nanti.
Maraknya kembali gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Sejauh ini dukungan pada gerakan tersebut diduga berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing.
Menurut Stanislaus, LSM asing terlibat dengan masyarakat setempat menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua. Tidak menutup kemungkinan kalau tujuan utama dari aktivitas mereka adalahuntuk kepentingan mereka sendiri atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka.
“Adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua. Termasuk dalam bentuk dana dan logistik,” kata Stanislaus dalam keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu (10/9/2022).
TAF disebut mendanai kelompok separatis
Telah banyak ditemukan bukti bahwa beberapa LSM asing. Melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan misi utamanya guna memenuhi permintaan dari pemberi dana. Salah satu contoh adalah program SETAPAK 3 yang dikelola oleh The Asia Foudation (TAF) dan didanai oleh UK Climate Change.
Salah satu LSM asing yang disoroti Stanislaus adalah The Asia Foundation (TAF) yang didanai oleh UK Climate Change. Di Bumi Cendrawasih mereka melancarkan program SETAPAK 3. Yang disebut memiliki agenda yang bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat setempat.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dipandang akan membawa banyak dampak negatif pada program SETAPAK 3. Misalnya deforestasi dan intervensi militer.
Oleh karenanya, sejak Mei tahun ini, TAF mulai mendanai sejumlah kelompok separatis di Papua untuk menolak DOB, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, dan Aliansi Mahasiswa Papua.
Pola kerja LSM asing menyisipkan agendanya di Papua
Salah satu LSM asing yang disoroti Stanislaus adalah The Asia Foundation (TAF) yang didanai oleh UK Climate Change. Di Bumi Cendrawasih, mereka melancarkan program SETAPAK 3, yang disebut memiliki agenda yang bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat setempat.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dipandang akan membawa banyak dampak negatif pada program SETAPAK 3, misalnya deforestasi dan intervensi militer.
Oleh karenanya, sejak Mei tahun ini, TAF mulai mendanai sejumlah kelompok separatis di Papua untuk menolak DOB, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, dan Aliansi Mahasiswa Papua.
Pemerintah telah membantah tuduhan yang dilayangkan TAF
Kementerian Kehutanan telah meluncurkan laporan tertanggal 15 Februari 2021 untuk membantah tudingan apapun terkait bertambahnya deforestasi di Papua dan Papua Barat, dengan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dari BKPM dan Kementerian Kehutanan.
Laporan tersebut menyatakan, hampir seluruh deforestasi yang terjadi dalam area PKH tidak disebabkan oleh SK tersebut. Maka, tidak betul pernyataan bahwa DOB akan memperparah kondisi deforestasi di Papua di masa mendatang.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menepis isu terkait intervensi militer dan pendudukan oleh TNI di Papua. Isu tersebut merupakan propaganda yang tidak pernah terbukti kebenarannya.
“TAF adalah salah satu target pemantauan utama Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA), dan kami sedang melakukan pemdalaman kegiatan TAF terkait,” kata Wakil Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Arief Bramono.
Nah, Itulah pembahasan tentang Waspada nya Agenda Tersembunyi LSM Asing di Papua. Maka dari itu masyarakat setempat menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua.
