Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memantau kekayaan pejabat Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena ada sejumlah posisi yang rentan korupsi di dua kementerian tersebut.
“Kementerian Perhubungan kami mau lihat. Karena ada perhubungan darat dan perhubungan laut. Kementerian ESDM juga karena dia ada urusan dengan perizinan perusahaan-perusahaan tambang gitu ya,” ucap Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pada Rabu (14/6/2023).
Penyediaan Jasa Konsultan Disebut Rawan Korupsi
Pahala menyebutkan jika ada banyak modus dugaan korupsi yang biasa terjadi. Salah satunya adalah dengan menjadi konsultan bagi perusahaan.
“Tidak boleh memberi konsultasi berbayar,” kata Pahala.
Jasa Perizinan Juga Rentan Korupsi
Selain menjadi konsultan, Pahala juga menyebutkan jika jasa perizinan menjadi yang paling rawan korupsi. Hal tersebut juga menjadi perhatian pihak KPK.
“Jika perizinan kan banyak di hubungan dengan darat, di hubungan laut. Hal tersebut pasti akan rawan dengan orang-orang yang tampil sebagai yang mengurus pribadi gitu kan enggak legal ya,” ujar Pahala.
KPK Akan Mengklarifikasi Kekayaan Pejabat Kementerian ESDM dan Perhubungan
Pahala juga menyebutkan jika ada pegawai Kementerian ESDM dan Perhubungan yang kekayaannya akan diklarifikasi oleh pihak KPK. Namun, ia enggan membeberkan identitasnya.
“Hasilnya nanti akan saya update,” tambah Pahala.
Nah, itulah penjelasan mengenai KPK yang akan memantau kekayaan pejabat Kementerian Perhubungan dan ESDM. Hal itu karena ada sejumlah posisi yang rentan korupsi di dua kementerian tersebut.
